Indonesia Tetap Ber-Demokrasi Pancasila, Bukan Yang Lain!

Banyaknya permasalahan yang sedang menghinggapi bangsa ini, ternyata punya dampak tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang sudah kelewat gerah dengan kondisi tersebut. Kita dapat melihat fenomena menjamurnya pemikiran “fundamentalisme Islam”, yang salah satu cirinya adalah upaya untuk melakukan formalisasi syari’at Islam, menjadi dasar hukum, bahkan lebih jauh lagi menjadi dasar negara di Indonesia. Menurut mereka, satu-satunya solusi “menyeluruh” (kalau tidak mau disebut “instan”), untuk keluar dari krisis multidimensi dan mensejahterakan rakyat Indonesia, adalah dengan merombak sistem ketatanegaraan yang “bathil” menjadi sistem yang berlandaskan syari’at Islam.

Gerakan model seperi ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak awal pendirian NKRI hingga Pemilihan Umum di tahun 1955, partai-partai politik berasas Islam telah berupaya sekuat tenaga untuk menggolkan Islam sebagai ideologi negara. Namun, kekalahan di Pemilihan Umum, serta menguatnya rezim Orde Baru, akhirnya menurunkan pamor dan dukungan rakyat terhadap mereka. Selama hampir tiga dasawarsa, pergerakan mereka hanya terfokus pada kajian-kajian di kalangan terbatas. Namun angin segar reformasi berhasil membawa mereka tampil kembali di tengah-tengah masyarakat. Ada yang memilih untuk tetap berada di luar sistem pemerintahan, namun ada pula yang ikut terjun ke dunia perpolitikan dengan membentuk partai Islam.

Fenomena formalisasi syari’at Islam dibaca dan diterjemahkan dengan menarik oleh Nurkholish Madjid (alm.) dalam bukunya, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah :

“Pembicaraan hubungan antara agama dan negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan, pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. Kedua, sepanjang sejarah, hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh ketegangan. Dimulai dengan ekspansi militer-politik Islam klasik yang sebagian besar atas kerugian Kristen (hampir seluruh Timur Tengah adalah dahulunya kawasan Kristen, malah pusatnya) dengan kulminasinya berupa pembebasan Konstantinopel (ibukota Eropa dan dunia Kristen saat itu), kemudian Perang Salib yang kalah-menang silih berganti namun akhirnya dimenangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan Dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara Dunia Islam dan Barat yang traumatik tersebut, lebih-lebih lagi karena dalam fasenya yang terakhir Dunia Islam dalam posisi “kalah,” maka pembicaraan tentang Islam berkenaan dengan pandangannya tentang negara berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai “musuh”.”

Dengan kata lain, semangat mengusung syari’at Islam sejalan dengan semangat memusnahkan apa-apa yang dianggap sebagai “ajaran Barat”, seperti demokrasi-sekularisme, pluralisme, kapitalisme, serta isme-isme lainnya. Pertanyaan pokok yang patut dijawab sebelum melangkah lebih jauh adalah : Benarkah Allah dan Rasulullah mewajibkan suatu bentuk formal Negara Islam atau bahkan Khilafah Islam? Benarkah setiap muslim wajib menolak pemikiran-pemikiran baru terhadap negara, kewarganegaraan, sistem politik, sistem ekonomi, dsb.? Benarkah tanpa formalisasi syari’at Islam, nilai-nilai ke-Islam-an di masyarakat akan hilang? Haruskah kita mempertahankan Demokrasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, atau menggantinya dengan Syari’at Islam? Uraian selanjutnya akan coba membahas masalah ini dengan lebih detil. Read more of this post