Mengapa Saya Memilih LPDP

BImageeasiswa LPDP memang unik sekaligus mengagumkan. Dengan budget 800M rupiah per tahun yang diambil dari hasil investasi dana abadi pendidikan (jumlahnya puluhan T), tidak kurang dari 2500 orang ditargetkan untuk dibiayai pendidikannya, baik master & doktor, dalam & luar negeri. Saya jadi teringat dengan program beasiswa jaman Bung Karno, yang berhasil melahirkan negarawan sekaliber pak Habibie. Lalu, mengapa saya memilih LPDP?

Pertama, mau sekolah apa saja dan dimana saja terserah, tinggal tunjuk. Nggak ada limit pilihan jurusan (dokter dan militer pun diterima), maupun besaran SPP (katanya, sudah ada yg SPP-nya 1M rupiah setahun). Hanya saja LPDP punya guideline: pilihlah kampus-kampus terbaik dunia di Amerika, Eropa, Jepang, Australia, dst. Bahkan kalau kita baru mendaftar S2 dan lulus dengan baik, dipersilakan langsung melanjutkan ke S3 tanpa seleksi lagi.

Kedua, proses pendaftaran dan seleksinya sangat jelas, mudah untuk diikuti. Satu-satunya syarat yang tergolong sulit hanya nilai TOEFL. Semua dokumen di-scan dan di-upload ke web LPDP, lalu tinggal menunggu pengumuman seleksi administrasi. Lanjut ke proses wawancara, LPDP berprinsip jemput bola. Wawancara dilakukan secara roadshow ke kota-kota besar dalam dan luar Jawa. Bagi yang tinggal di luar negeri pun disediakan opsi wawancara tatap muka via Skype. Hebatnya, dari mulai mendaftar hingga pengumuman hasil wawancara hanya memakan waktu 1-2 bulan. Terakhir, calon penerima beasiswa wajib mengikuti karantina pelatihan kepemimpinan kurang lebih selama 12 hari, sebelum disahkan menjadi penerima beasiswa LPDP.

Ketiga, selama masa studi, penerima beasiswa prinsipnya dijamin kedaulatannya secara finansial. Terutama ketika berada di luar negeri, LPDP nggak ridho kita hidup pas-pasan, atau harus “mengemis-ngemis” ke negara lain. Selain memberi uang bulanan, tersedia juga uang pindahan, uang buku (sampai $1000/thn), uang tunjangan istri & anak (masing-masing 25% dari uang bulanan), sampai uang riset dan perjalanan seminar.

Sayangnya, kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Niat baik para pengurus LPDP nggak sepenuhnya bisa terealisasi dalam waktu singkat. Terutama tentang poin ketiga, penerima beasiswa di angkatan tahun 2013 ini sementara harus puas dengan uang bulanan yang mengacu ke standar DIKTI, tentunya atas (baca: gara-gara) petunjuk dari Mendikbud. Angkanya? You know lah berapa, or you can googling lah berapa. Nggak jauh-jauh dari UMR masing-masing negara.

Namun janjinya, mulai tahun depan LPDP akan berusaha mengegolkan standar yang paling ideal. Tidak mudah, karena secara birokrasi, peraturan ini butuh diteken oleh 3 menteri: Mendikbud, Menag, dan tentu saja Menkeu. Moga-moga bisa terlaksana sebelum pemilu dan ganti menteri!

 

Advertisements