Indonesia Tetap Ber-Demokrasi Pancasila, Bukan Yang Lain!

Banyaknya permasalahan yang sedang menghinggapi bangsa ini, ternyata punya dampak tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang sudah kelewat gerah dengan kondisi tersebut. Kita dapat melihat fenomena menjamurnya pemikiran “fundamentalisme Islam”, yang salah satu cirinya adalah upaya untuk melakukan formalisasi syari’at Islam, menjadi dasar hukum, bahkan lebih jauh lagi menjadi dasar negara di Indonesia. Menurut mereka, satu-satunya solusi “menyeluruh” (kalau tidak mau disebut “instan”), untuk keluar dari krisis multidimensi dan mensejahterakan rakyat Indonesia, adalah dengan merombak sistem ketatanegaraan yang “bathil” menjadi sistem yang berlandaskan syari’at Islam.

Gerakan model seperi ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak awal pendirian NKRI hingga Pemilihan Umum di tahun 1955, partai-partai politik berasas Islam telah berupaya sekuat tenaga untuk menggolkan Islam sebagai ideologi negara. Namun, kekalahan di Pemilihan Umum, serta menguatnya rezim Orde Baru, akhirnya menurunkan pamor dan dukungan rakyat terhadap mereka. Selama hampir tiga dasawarsa, pergerakan mereka hanya terfokus pada kajian-kajian di kalangan terbatas. Namun angin segar reformasi berhasil membawa mereka tampil kembali di tengah-tengah masyarakat. Ada yang memilih untuk tetap berada di luar sistem pemerintahan, namun ada pula yang ikut terjun ke dunia perpolitikan dengan membentuk partai Islam.

Fenomena formalisasi syari’at Islam dibaca dan diterjemahkan dengan menarik oleh Nurkholish Madjid (alm.) dalam bukunya, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah :

“Pembicaraan hubungan antara agama dan negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan, pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. Kedua, sepanjang sejarah, hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh ketegangan. Dimulai dengan ekspansi militer-politik Islam klasik yang sebagian besar atas kerugian Kristen (hampir seluruh Timur Tengah adalah dahulunya kawasan Kristen, malah pusatnya) dengan kulminasinya berupa pembebasan Konstantinopel (ibukota Eropa dan dunia Kristen saat itu), kemudian Perang Salib yang kalah-menang silih berganti namun akhirnya dimenangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan Dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara Dunia Islam dan Barat yang traumatik tersebut, lebih-lebih lagi karena dalam fasenya yang terakhir Dunia Islam dalam posisi “kalah,” maka pembicaraan tentang Islam berkenaan dengan pandangannya tentang negara berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai “musuh”.”

Dengan kata lain, semangat mengusung syari’at Islam sejalan dengan semangat memusnahkan apa-apa yang dianggap sebagai “ajaran Barat”, seperti demokrasi-sekularisme, pluralisme, kapitalisme, serta isme-isme lainnya. Pertanyaan pokok yang patut dijawab sebelum melangkah lebih jauh adalah : Benarkah Allah dan Rasulullah mewajibkan suatu bentuk formal Negara Islam atau bahkan Khilafah Islam? Benarkah setiap muslim wajib menolak pemikiran-pemikiran baru terhadap negara, kewarganegaraan, sistem politik, sistem ekonomi, dsb.? Benarkah tanpa formalisasi syari’at Islam, nilai-nilai ke-Islam-an di masyarakat akan hilang? Haruskah kita mempertahankan Demokrasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, atau menggantinya dengan Syari’at Islam? Uraian selanjutnya akan coba membahas masalah ini dengan lebih detil.

Rasulullah Dan Islam Periode Madinah

Komunitas Madinah merupakan kolaborasi dari berbagai unsur, yakni Rasulullah, kaum Muslim Anshar dan Muhajirin, serta kaum Yahudi. Ajaran-ajaran Islam yang dipraktekkan kala itu juga tidak lepas dari kolaborasi atau kerjasama unsur-unsur tersebut, yakni dipengaruhi oleh dan situasi dan kondisi dimana Rasul hidup, sehingga bersifat relatif terhadap perubahan zaman. Ajaran yang dimaksud adalah ajaran yang menyangkut urusan keduniawian, atau persoalan publik seperti politik, ekonomi, dan hukum, bukan ajaran yang menyangkut tauhid atau keimanan.

Luthfi Assyaukanie dalam tulisannya yang dimuat di harian Jawa Pos, 1 November 2005, bertajuk “Islam Madinah” mengemukakan :

“Dalam banyak urusan menyangkut persoalan keimanan, perintah rinci mengenainya kerap kali datang langsung dari Nabi berdasarkan petunjuk wahyu. Tapi dalam banyak urusan keduniaan, seringkali wahyu (baca; Alquran) datang belakangan untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, dalam urusan-urusan keduniaan, Nabi dibebaskan Tuhan untuk melakukan kreatifitas dan ijtihadnya sendiri, yang kadang salah dan kadang benar, sedangkan dalam masalah-masalah keimanan, Tuhan memberikan garis-garis besar secara langsung lewat wahyu.

Dengan demikian, praktik kehidupan berpolitik (polity) Nabi di Madinah sesungguhnya bukanlah sebuah pelaksanaan terhadap sebuah format tata pemerintahan yang sudah jadi dan sempurna, tapi merupakan proses percobaan yang dilakukan secara terus-menerus. Karenanya, sebagai sebuah masyarakat yang masih sangat sederhana, Madinah pada masa Nabi bukanlah inspirasi yang ideal untuk tata-kehidupan bernegara, apalagi negara modern. Kota ini tak punya model yang jelas tentang format politik, ekonomi, dan juga hukum. Hal ini karena misi utama Nabi adalah sebagai seorang rasul dan bukan sebagai pemimpin politik. Apa-apa yang menyangkut bidang-bidang ini, Nabi lebih sering menjalankannya berdasarkan “logika keadaan” ketimbang perintah-perintah baku dari Tuhan.”

Ia mencontohkan, dalam bidang hukum, Rasul menggunakan beberapa standar yang telah berlaku pada masyarakat Madinah, termasuk kaum Yahudi. Hukuman rajam adalah jenis hukuman yang dipraktekkan Rasul, namun sama sekali tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an. Justru, hukuman ini adalah warisan bangsa Yahudi yang secara jelas tersebut di dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga meneruskan tradisi masyarakat Arab pada umumnya, termasuk praktek riba. Dalam bukunya, Membumikan Al-Qur’an, Quraish Shihab mengabarkan bahwa sebagian dari tokoh-tokoh sahabat Nabi, seperti ‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib (paman Nabi saw.), Khalid bin Walid, dan lain-lain, mempraktekkan riba sampai dengan turunnya larangan dari Allah.

Kesimpulannya, Islam pada periode Madinah adalah Islam yang terus mencari tata sistem pemerintahan, kemasyarakatan yang cocok dengan kondisi dan situasi zaman pada saat itu. Sehingga, wajar saja, tak pernah ada bentuk final dari ajaran-ajaran itu, karena Nabi dan para pengikutnya selalu berusaha mencari model yang terbaik yang bisa diterapkan dalam masyarakat Madinah. Model Madinah bisa menjadi inspirasi dan ilham untuk mencari bentuk pengelolaan kehidupan modern sekarang ini bagi umat Islam, tetapi model itu bukanlah ‘juklak’ yang harus ditiru setindak demi setindak. Umat Islam harus merumuskan sendiri ‘model’ baru yang sesuai dengan tantangan saat ini.

Politik, Antara Ajaran Allah dan Hasil Pemikiran Manusia

Kata “politik” dalam bahasa Arab modern biasa dipadankan dengan kata “siyasah”, yang terambil dari akar kata “sasa” – “yasusu” yang berarti mengemudikan, mengatur, atau mengendalikan. Al-Qur’an tidak pernah memuat kata yang mengandung unsur “sasa”-“yasusu”, namun bukan berarti ajaran Islam tidak menguraikan prinsip-prinsip politik. Menurut para ulama, uraian tentang politik dalam Al-Qur’an dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata “hukm”. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti “pelaku hukum” atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti “membuat dan menjalankan keputusan”.

Kaum fundamentalis meyakini seluruh hukum negara harus bersumber dari Allah, sebagaimana ayat yang menyatakan : “Inil hukmu illa lillah“, atau diterjemahkan menjadi : “Menetapkan hukum hanyalah hak Allah” (Q.S. Al-An’am[6]:57). Quraish Shihab, dalam tafsirnya menjelaskan, ada empat ayat yang menggunakan redaksi tersebut, namun keempatnya berbicara mengenai konteks tertentu. Contohnya dalam Q.S. Al-An’am 56-57 :

Katakanlah, “Sesungguhnya aku dilarang menyembah apa-apa yang kamu sembah selain Allah”. Katakanlah, “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. Katakanlah, “Sesungguhnya aku berada di atas bukti yang nyata (Al-Quran). Bukanlah wewenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi Keputusan yang baik”

Ayat ini seperti terbaca berbicara dalam konteks ibadah serta keputusan menjatuhkan sanksi hukum yang berkaitan dengan wewenang Allah. Dalam surat Yusuf (12): 40, dan 67 redaksi serupa juga ditemukan. Ayat 40 berbicara dalam konteks mengesakan Allah dalam ibadah. Sedangkan ayat 67 berbicara tentang kewajiban berusaha dan keterlibatan takdir Allah.

Di sisi lain, ditemukan banyak ayat yang membahas tentang penisbahan hukum kepada manusia. Al-Baqoroh[2]:213 berbicara tentang diutusnya para nabi, dan diturunkannya kitab suci kepada mereka dengan tujuan : “..agar masing-masing Nabi memberi putusan tentang perselisihan antar manusia.”. Di samping perintah kepada Nabi-nabi, ada juga perintah yang ditujukan kepada seluruh manusia yang berbunyi:

Dan apabita kamu berhukum (menjatuhkan putusan) di antara manusia, maka hendaklah kamu memutuskan dengan adil (QS Al-Nisa’ [4]: 58).

Quraish Shihab menambahkan:

“Kalaupun ayat-ayat yang berbicara tentang kekhususan Allah dalam menetapkan hukum atau kebijaksanaan, dipahami terlepas dari konteksnya, maka kekhususan tersebut bersifat relatif, atau apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama Al-Quran dengan hashr idhafi. Dengan memperhatikan keseluruhan
ayat-ayat yang berbicara tentang pengembalian keputusan, dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan kebijaksanaan atas dasar pelimpahan dari Allah Swt., dan karena itu manusia yang baik adalah yang memperhatikan kehendak pemberi wewenang itu.”

Kita tidak perlu kelewat antipati terhadap teori-teori “baru” , baik itu dalam hal kebijakan kenegaraan, hukum, ekonomi, dsb, dengan alasan tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Allah sendiri telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengatur urusan publiknya, tentunya dengan semangat untuk mencapai kebaikan /kemaslahatan bersama. Marilah kita 100% meneladani Rasul (bukan 100% mencontoh Rasul) untuk menjadikan beliau sebagai Uswatun Hasanah di kehidupan kita

Kekhalifahan di Jaman Sekarang, Relevankah?

Para pendukung kekhalifahan mengklaim, ummat Islam wajib hukumnya berjuang untuk menegakkan sistem (yang telah lama mati) ini, yakni dengan menyatukan negara-negara Islam untuk tunduk pada satu pemimpin (khalifah). Dengannya, ummat Islam akan memiliki kekuatan yang besar, dan akan dapat mengalahkan dunia Barat. “Saat ini ummat Islam terpecah belah. Bahkan ketika Afganistan, Irak, diserang oleh Amerika, tidak ada satu pun negara Islam yang datang membantu. Akan lain ceritanya jika ummat Islam bersatu di bawah satu khalifah,” tutur seorang aktivis pro kekhalifahan. Selain itu, menurut mereka, dengan sistem kekhalifahan, ummat Islam akan diarahkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur, sehingga akan tercipta kembali generasi-generasi emas Islam yang maju dalam ilmu qauniyah dan qur’aniyah (ilmu duniawi dan agama)

Sebelum membahas pandangan di atas, ada baiknya kita pahami dulu sistem kekhalifahan tempo dulu adalah sebagai suatu usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan situasi jaman pada saat itu. Al-Qur’an tidak pernah sekali pun menyinggung kekhalifahan sebagai sistem politik. Kata khalifah beberapa kali ditemui dalam artian sebenarnya, yakni “pemimpin”. Jadi, sistem kekhalifahan bukan merupakan firman Allah secara langsung, melainkan model pemerintahan atau kemasyarakatan hasil kolaborasi antara Rasul, sahabat-sahabatnya, ummat Muslim, ummat Yahudi, serta unsur-unsur lain pada jaman itu, yang terus disempurnakan oleh pengganti Rasulullah setelah beliau wafat.

Persatuan ummat Islam (sebagaimana yang ditawarkan oleh sistem kekhilafahan) merupakan hal yang disyar’atkan oleh Allah, seperti dinyatakan : “Sesungguhnya ummatmu ini adalah umat yang satu” (QS Al-Anbiya'[21]:92 dan Al-Mu’minun[23]:52). Bahkan Rasulullah sudah mewanti-wanti ummatnya sejak dulu, dalam satu hadist yang populer, bahwa nantinya ummat Islam akan seperti buih di Lautan. Jumlahnya banyak, namun tidak punya kekuatan apa-apa lantaran tidak bersatu. Dalam Al-Qur’an, kata “ummat” ditemukan sembilan kali bergandengan dengan kata “wahidah”, yang bermakna sebagai sifat ummat yang satu. Tidak ada sekali pun ditemukan istilah “Wahdat Al-Ummat” atau “Tauhid Al-Ummat” yang berarti penyatuan ummat. Kesimpulannya, Al-Qur’an menekankan sifat ummat yang satu (persatuan ummat), bukan penyatuan ummat. Ummat Islam harus merasa sebagai satu bangunan yang kokoh (persatuan), namun bukan berarti harus berada di bawah bendera yang sama (penyatuan), seperti yang terdapat pada konsep sistem khilafah.

Sistem Khilafah mungkin terlihat sangat mengesankan ditinjau dari sudut yang ideal. Namun, tidak demikian jika kita melihat pada sejarah diterapkannya sistem ini (sudut pandang realistis). Pada masa khulafaur Rasyidun, telah terjadi berbagai macam ketegangan politik, konflik berdarah, serta perang saudara antar ummat Muslim. Dari empat khalifah, hanya Abu Bakar saja yang wafatnya tidak dengan cara dibunuh. Bahkan ketika peradaban Islam berjaya masa lalu, gagasan khilafah sesungguhnya tidak pernah berjalan sempurna. Di tangan Bani Umayyah, lembaga khilafah menjadi sistem kerajaan yang otoriter. Para khalifah Bani Umayyah berusaha mengatasai gejolak-gejolak politik secara dingin dan kejam. Pada tingkat tertentu mereka berhasil. Tapi, dengan semakin meluasnya wilayah Islam, Dinasti Umayyah tak lagi mampu mengontrol kekuasaannya. Hingga akhirnya, sistem kekhilafahan pecah menjadi dua : Dinasti Abbasiyyah di Baghdad dan Dinasti Umayyah di Andalusia.

Para pemikir Islam modern menuding, sistem khilafah adalah sistem yang sudah absurd, atau tidak sesuai lagi dengan jaman sekarang. Dengan terpusatnya komando, secara politik lembaga khilafah bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi kaum muslim sesuai keinginan sang penguasa. Akibatnya, sistem ini sangat mirip dengan model komunisme dan fasisme di mana semua masyarakat harus tunduk pada satu rezim totaliter. Hampir semua sistem totaliter dibangun lewat cara-cara pemaksaan dan kekerasan. Komunisme adalah contoh paling jelas dalam sejarah totalitarianisme. Namun, karena pemaksaan dan kekerasan bertentangan dengan fitrah manusia, sistem ini gagal dan berakhir dengan kebangkrutan.

Sistem khilafah mungkin dianggap sukses untuk menyebarkan pengaruh dan kekuasaan Islam di jaman dulu, namun tentunya sekarang sudah bukan lagi jamannya caplok-mencaplok wilayah negara lewat perang dan pendudukan. Seandainya saat ini terbentuk khilafah Islam, dan menjadi kekuatan besar dunia, sedikit gesekan dengan dunia Barat (yang dianggap sebagai musuh Islam) sangat mungkin akan melahirkan Perang Dunia 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk apa kita kembali mengulangi sejarah kelam dunia ini? Solusi untuk mencapai persatuan ummat Islam yang paling relevan menurut hemat saya adalah dengan mengoptimalkan peran OKI (Organisasi Konferensi Islam). Di sanalah wadah negara-negara Muslim untuk bekerja sama, saling bahu membahu, menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Demokrasi Pancasila dan Syari’at Islam

Ide formalisasi syari’at Islam dalam tatanan kenegaraan di Indonesia kembali bergaung di tengah masyarakat. Di satu sisi, hal ini dapat dipahami sebagai reaksi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Katakanlah, untuk memberantas media-media porno, prostitusi, judi, narkoba, dan sumber penyakit masyarakat lainnya, aparat penegak hukum dinilai kurang “menggigit”. Apalagi untuk menghukum para koruptor triliunan rupiah, butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk mengumpulkan berkas-berkasnya. Akibatnya, syari’at Islam yang dikenal tegas : nyawa dibalas nyawa, pencuri dipotong tangannya, dst. menjadi alternatif yang menarik (dan “instan”) untuk membenahi kinerja penegakan hukum di Indonesia.

Otonomi daerah terbukti turut mendukung berkembangnya ide formalisasi syari’at Islam ini. Faktanya, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia telah resmi menetapkan peraturan daerah yang dilabeli dengan “perda syari’at”, seperti dapat kita lihat di Aceh, Tangerang, Bulukumba, Padang, dan daerah-daerah lainnya. Misalnya, perda tentang kewajiban memakai jilbab untuk para muslimah (ini perda syari’at yang paling populer), kewajiban bisa membaca Al-Qur’an, jam malam untuk wanita, termasuk juga pemberantasan judi, minuman keras, serta barang haram lainnya.

Ketika “Islam” dipakai sebagai dasar hukum atau negara, maka dalam pikiran ideal kita, seluruh aktivitas kita sehari-hari akan diatur oleh peraturan-peraturan Allah, sehingga terwujudlah masyarakat yang diridhoi Allah. Namun kenyataannya, realitas yang terjadi di negara-negara Islam saat ini tidaklah se-ideal dan se-sederhana itu. Kita dapat memelajari beberapa poin terkait hal ini.

Pertama, di jaman sekarang banyak sekali ditemukan persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit terdapat di Al-Qur’an dan As-Sunnah, ataupun penjelasan fiqih klasik dari para ulama. Ambil contoh peraturan tentang lalu lintas, tata kota, ekspor-impor, cyberlaw, penyiaran, pers, dsb. Akhirnya, sebagian besar peraturan perundangan di negara Islam adalah hasil karya manusia, bukan firman/perintah langsung dari Allah, maupun contoh dari Rasulullah. Ajaran atau syari’at Islam hanya sebatas mengilhami atau menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai pokok ke-Islam-an. Bahkan di Arab Saudi sendiri, hukum internasionalnya, hukum dagang dan perbankannya tidak ada yang merujuk pada Islam, alias mengadopsi dari Barat. Terlihat bahwa yang paling penting bukanlah formalitasnya, melainkan nilai-nilai Islam didudukkan sebagai ilham bagi tiap individu dalam melaksanakan ijtihad untuk membuat keputusan, peraturan, atau kebijakan tertentu.

Kedua, sistem negara Islam cenderung tidak demokratis. Hukum-hukum syari’at cenderung didasarkan pada fatwa kalangan elit, yang disebut ulama. Rakyat seolah tidak memiliki hak suara dalam urusan yang masuk golongan syari’at tersebut. Bahkan dengan mengatasnakamakan “kebenaran agama”, ulama bisa saja menghukum orang-orang yang dianggap memiliki penafsiran agama yang berbeda. Bisa saja dengan dalih ajaran Islam, ulama memfatwakan bahwa musik itu haram, televisi haram, perempuan bekerja di luar rumah haram, dan sebagainya. Melawan fatwa ulama bisa dianggap sejajar dengan melawan ajaran Allah. Disini terlihat bahwa formalisasi syari’at Islam sesungguhnya hanya akan menjadi simbol kekuatan para penguasa, dengan dalih melaksanakan ajaran dari Allah dan Rasulullah, yang mau tidak mau, memiliki efek memaksa kaum muslim untuk menaatinya (tanpa bisa memperdebatkannya).

Ketiga, secara teori, negara Islam sangat menghargai penganut agama lain. Namun prakteknya, penganut agama lain secara alamiah akan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Mereka tidak akan punya hak untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan, tidak akan punya hak suara dalam menetapkan peraturan atau kebijakan, bahkan mungkin akan dipersulit mendirikan rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, dst. Hal ini sangat tidak relevan dengan kondisi Bangsa Indonesia yang majemuk.

Sistem Demokrasi Pancasila yang telah mengukuhkan negeri ini selama lebih dari 60 tahun lamanya, sebenarnya memiliki substansi yang sangat Islami. Di dalamya terkandung kebebasan berkeyakinan, beribadah, berbicara, berekspresi, berserikat, serta upaya mewujudkan keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.Substansi tersebut lahir dari nilai-nilai Islam yang universal, yang rahmatan lil ‘alamiin.

Kita kadang terjebak oleh pemikiran bahwa unsur sekuler pada Demokrasi Pancasila telah membuatnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Padahal sekularisme sendiri punya beragam definisi dan praktek. Ada negara yang mempraktekkan sekularisme secara salah, contohnya adalah pelarangan jilbab di Turki dan Prancis. Dalam hal ini sekularisme diarahkan kepada “peniadaan agama”. Seharusnya, seperti yang dijalankan di Indonesia, sekularisme berarti “netral agama”. Hal ini tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah, agama apa pun itu. Negara tidak menganggap satu agama lebih superior dibanding yang lain. Dengan kata lain, semua penduduk dapat memperoleh kesetaraan hak-hak sebagai warga negara, tanpa melihat agamanya.

Kita tidak dapat merasakan anugerah sekularisme dalam negara yang mayoritas penduduknya muslim. Tapi, saudara-saudara kita di Amerika, misalnya sangat terbantu dengan ke-sekuler-an Amerika, karena dengan modal itulah mereka dapat bebas menjalankan agama Islam. Coba bayangkan apabila Amerika menjadi “Negara Kristen”, sebagaimana bila Indonesia menjadi “Negara Islam”, secara alamiah, penduduk yang agamanya menjadi dasar negara akan diperlakukan lebih superior dibanding penduduk yang beragama lain. Diberlakukannya “syari’at Kristen” di Manokrawi, Papua saja telah membuat kita gelisah memikirkan nasib saudara muslim kita di sana. Tidakkah kita berpikir juga ummat Kristen gelisah memikirkan nasib saudaranya yang tinggal di daerah berperda syari’at Islam? Kunci menerima Demokrasi Pancasila adalah bagaimana kita bisa berbagi dengan ummat lain, dengan tidak melulu memikirkan ego kita.

Akhirnya, hanya dibutuhkan kesabaran untuk menyikapi permasalahan bangsa saat ini, terutama kesabaran untuk tidak mudah main tunjuk “kesalahan ada pada sistem”, dan mencoba merumuskan solusi yang lebih kongkrit. Demokrasi Pancasila terbukti berhasil merekatkan keanekaragaman yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, mulai dari keanekaragaman keyakinan, budaya, serta adat istiadat. Sudah seharusnya, kita sebagai penerus bangsa, memperkokoh barisan demi tetap tegaknya NKRI di atas dasar Demokrasi Pancasila.

22 Responses to Indonesia Tetap Ber-Demokrasi Pancasila, Bukan Yang Lain!

  1. AdhiRock says:

    Salam kenal bro.. dari AdhiRock,
    Sebuah artikel yg sangat bagus..
    Saya setubuh dgn cara pandang lo bro, meskipun saya muslim saya menolak formalisasi syariat Islam atau penetapan Islam sbg dasar negara di Indonesia. Krn bagi saya pelaksanaan syariat adl urusan pribadi dgn Allah dan ketika diformalisasikan dlm UU negara maka yg terjadi adl bukan kesadarn dari masing2 Indvidu tapi sebuah intervensi dari penguasa duniawi. Kedua, adl kita tdk bisa menutup mata bahwa kita hidup di Indonesia yg ber-‘alam’ plural.

    Saya sepakat pada poin kedua penjabaran terkahir. Bahwa kemungkinan kita hanya akan jadi pengikut ulama. Hal ini menyebabkan tertutupnya pintu ijtihad dan menyebabkan taqlid. Kita hanya tunduk pada fatwa ulama2 tanpa diberi kesempatan untuk meng-evaluasi lebih dlm seiring perkembangan jaman, krn yg begitu dianggap melanggar ajaran Allah dan bid’ah. Dan hal yg seperti ini sesungguhnya telah jauh dari spirit islam sbg agama pembebas, agama pembaharu.

    Kembali kepada dasar negara Indonesia.. saya lebih tertarik dgn demokrasi pancasila-nya ala Pak Harto.. termasuk bagaimana dia memimpin negeri ini dgn sistem otokrasi. Setidaknya hal tsb masih relevan untuk negera yg tingkat pendidikannya amsih rendah.

  2. auliafeizal says:

    demokrasi itu cuma metode sar..

    menurut gua permasalahan fundamental di indonesia itu bukan masalah itunya

    dulu waktu jaman2nya RUU antipronografi, kita malah sibuk mendefinisikan apa itu pornografi, sekarang malah gak terealisasi UUnya. PAdahal jaman dulu juga Rosulullah nyelesein masalah pake musyawarah, tapi semuyanya dibalikin lagi ke Alquran.

    Nah sekarang masalah pornografi itu apa bisa kita balikin ke pancasila yang merupakan dasar dari semua hukum di Indonesia?

    itu salah satu contoh aj..

    Klo mau berpikir sedikit lebih mendasar lagi, menurut gua pancasila itu gak kuat sebagai dasar negara. Jadi bukan masalah demokrasinya, menurut gua itu cuma metode, ada yang lebih substansi dari itu

  3. Syariat Kristen teh naon?

  4. aisar says:

    @ AdhiRock :

    begitulah..
    wah wah anda termasuk pengagum orde baru nih..🙂

    @ auliafeizal :

    masalah pornografi..
    sebenernya, tanpa UU Anti Pornografi-pun, aparat bisa menindak para penjual majalah atau VCD porno, yakni dengan dakwaan pelanggaran kesusilaan sebagaimana tercantum dalam KUHP. Para pasangan mesum, penari streaptease, model-model bugil, dsb juga seharusnya terjaring oleh pasal kesusilaan. Cuman, lagi-lagi masalahnya adalah pada kinerja penegakan hukum di Indonesia (udah bukan rahasia umum lah).

    Menurutku, masalah pornografi adalah sesuatu yang sungguh ambigu. Perempuan bertelanjang dada yang berlenggok-lenggok di klab malam, dengan perempuan bertelanjang dada di daerah pedalaman Papua yang tradisi-nya membolehkan hal itu, tentu tidak bisa dipukul rata (bisa-bisa banyak perempuan Papua yang dipenjara gara-gara UU APP).

    Lalu kenapa pembahasan RUU APP begitu berlarut-larut? Aku setuju, bahwa semangat Pancasila-lah yang jadi penghambatnya. Seandainya pembahasan RUU APP “dikembalikan ke Al-Qur’an” aku kira 5 menit juga beres, tinggal catet dalil-dalil yang diperlukan. Tapi sayangnya, kita bukanlah negara Islam.

    Aku setuju dengan semangat Pancasila, yakni membatasi pornografi pada konteks “kesusilaan”. Tidak usah cape’2 mendefinisikan : porno tu klo keliatan apanya sih, dan memukulkan secara rata ke seluruh pelosok negeri yang sejatinya beragam budaya dan adat istiadat ini. Biar saja masyarakat yang menilai mana yang baik, mana yang porno. Karena, tentu saja perbedaan agama dan perbedaan budaya akan menimbulkan persepsi yang beragam tentang hal itu.

    Memang, norma hukum tidak bisa mencakup semua lini kehidupan kita. Contohnya, apa pantas negara menghukum orang yang ga sholat, ato ga puasa. Kita ga bisa ngandelin hukum resmi untuk membuat warga negara jadi orang yang baik semua. Ingat, masih ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma-norma lainnya yang membentuk keharmonisan masyarakat kita. Biarlah keharmonisan itu terjalin secara alamiah,

    Klo saudara Aulia merasa pancasila ga kuat sebagai dasar negara, trus ada alternatif yang lebih kuat?

    @ Petra Novandi

    Baca : Perda Berbasis Injil di Manokwari
    http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=287214&kat_id=3

    atau carilah di google ndiri🙂

  5. hoo….
    itu mah pengen ikut-ikutan NAD doang… -_-”

    dasar payah… udah jadi perda ya?

    yah biarin aja lah….. arogannya orang-orang sono😛 justru byk yg bertentangan sama injil keknya….

  6. Orang selalu sibuk membahas syariat Islam. padahal ada batasnya yaitu hari kiamat!

    Apakah kiamat itu?
    Habis gelap terbitlah terang ilmu pengetahuan agama sesuai Al Qiyamah (75) ayat 6-15, Al Baqarah (2) ayat 257.

    Atau kiamat itu adalah Allah membangkitkan semua manusia dengan ilmu pengetahuana agama sesuai Al Mujaadilah (58) ayat 6,18,22.

    Maka oleh karena itu apabila syariat kiamat datang sesuai Al Jaatsiyah (45) ayat 16-18, maka bagaimana nasibnya syariat Islam.
    Sedang syariat kiamat kekal adanya dan Panca Sila pun kekal adanya.
    Artinya sesudah Syariat Islam dibatalkan oleh syariat kiamat.

    Wasalam, Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi

  7. auliafeizal says:

    intinya demokrasi itu cuma metode, dan pancasila menjadikan metode itu sebagai dasar (sila4), klo ditanya alternatif.. wah saya tidak tau, perumusan dasar negeara tidak bisa sembarangan, tapi itu klo berfikir ekstrim sih…

    eh gua kemaren ke bali loh…
    http://auliafeizal.wordpress.com/2007/10/30/welcome-to-bali/

    wass…

  8. Yang kami tahu setelah membaca dan meneliti kitab suci Muhammads saw., membaca dan meneliti Al Kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, membaca dan meneliti Kitab Weda Bhagavadgita, membaca dan meneliti kitab Cakka Vati Sihanada Butta Digha Hikaya Tipitaka, membaca dan meneliti kitab Su Si dan lain sebagainya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua umat beragama telah melupakan apa -apa yang wajib ditunggu-tunggu:

    1. Al A’raaf (7) ayat 52,53: Datangnaya Allah menurunkan Hari Takwil Kebenaran Kitab.

    2. Fushshilat (41) ayat 44: Datangnya Allah menjadikan Al Quran dalam bahasa asing ‘Indonesia’ selain dalam bahasa arab.

    3. Thaha (20) ayat 114,115: Datangnya Allah menyempurnakan pewahyuan Al Quran berkat do’a ilmu pengetahuan agama oleh manusia.

    4. Al Mujaadilah (58) ayat 6,18,22: Datangnya Allah membangkitkan semua manusia dengan ilmu pengetahuan agama.

    5. Ali Imran (3) ayat 19,81,82,83,85, Al Maidah (5) ayat 3, Al Hajj (22) ayat 78, Al Baqarah (2) ayat 208: Datangnya Allah menyempurnkan agama disisi Allah adalah Islam kafah sejak dahulu zaman Adam yang telah terpecah-belah menjadi 73 firqah menjadi Agama Alllah memenuhi An Nash (110) ayat 1,2,3.

    6. An Nashr (110) ayat 1,2,3: Datangnya Allah menciptakan Agama Allah sebagai wadah tempat semua persepsi agama-agama yang terpecah-belah masuk berbondong-bondong kedalam persepsi tunggal agama dengan damai dan rukun Hudaibiyah zamani era globalisasi.

    7. Al Baqarah (2) ayat 148: Datangnya Allah mengumpulkan berbagai macam persepsi agama ciptaan-Nya sejak Adam sampai era globalisasi sesuai Al Isro (17) ayat 104, Al Kahfi (18) ayat 99, Al Qaari’ah (101) ayat 4 kepada persepsi tunggal.

    8. Kisah para rasul 1:9-11, Yohanes 16:12-15: Datangnya Bapa membawa roh segala kebenaran yanag dijanjikan.

    9. Weda Baghawadgita, Percakapan IV:5,6,7,8: Datangnya Sanghiang Widiwasa menurunkan Dharma mengalahkan Adharma berwujud Kalki Avatara Krishna dari Wushnu.

    10.Cakka VatiSihanada Butta Digha Hikaya Tipitaka: Datangnya Buddha Maitreya.

    11. Semuanya itu adalah wujud ilmu pengetahuan agama dengan persepsi tunggal sejarah agama-agama sejak Adam sampai datangnya era globalisasi mendamaikan persepsi agama.

    12. At Taubah (9) ayat 97: Datangnya senua itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Panca Sila awal millenniun ke-3 masehi.

    Untuk penjelasan hal-hal itu semuannya telah terbit buku panduan terhadap kitab-kitab suci agama-agama berjudul:
    “BHINNEKA CATUR SILA TUNGGAL IKA”
    berikut 4 buah lampiran acuan:
    “SKEMA TUNGGAL ILMU LADUNI TEMPAT ACUAN AYAT KITAB SUCI TENTANG KESATUAN AGAMA (GLOBALISASI)”
    hasil karya tulis otodidak penelitian terhadap kitab-kitab suci agama-agama selama 25 tahun oleh:
    “SOEGANA GANDAKOESOEMA”
    penerbit:
    “GOD-A CENTRE”
    dan mendapat sambutan hangat dari:
    “DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA” DitJen Bimas Buddha, umat Kristiani dan tokoh Islam Pakistan.

    Wasalam, Soegana Gandakoseoam, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi.

  9. Kesimpulan isi buku “BHINNEKA CATUR SILA TUNGGAL IKA” datangnya seorang kahlifah dibumi berwujud ilmu pengetahauan agama ajaran Adam terulang kebali sesuai Al Baqarah (2) ayat 30-39, Al A’raaf (7) ayat 27,11,12, Thaha (20) ayat 117, yang mampu medamaikan perselisihan persepsi agama.

    Wasalam, Soegana Gandakosoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi.

  10. happy says:

    subhanallah..
    artikel ini membantu sekali.
    makasih ya kak.. pertanyaan saya jadi terjawab..

  11. cath says:

    aneh bgt

  12. anbarsanti says:

    orang2 (di negara) sekuler memang tidak pernah setuju diberlakukan hukum Tuhan dg banyak alasan. n_n

  13. muhammad alphard says:

    artikel yang menarik, oke, saya coba untuk memandang dari sudut lain.

    Sistem Khilafah mungkin terlihat sangat mengesankan ditinjau dari sudut yang ideal. Namun, tidak demikian jika kita melihat pada sejarah diterapkannya sistem ini (sudut pandang realistis).

    yang ingin saya tanyakan, seperti apakah sudut pandang realistis itu?

    Pada masa khulafaur Rasyidun, telah terjadi berbagai macam ketegangan politik, konflik berdarah, serta perang saudara antar ummat Muslim.
    Dari empat khalifah, hanya Abu Bakar saja yang wafatnya tidak dengan cara dibunuh. Bahkan ketika peradaban Islam berjaya masa lalu, gagasan khilafah sesungguhnya tidak pernah berjalan sempurna.
    Di tangan Bani Umayyah, lembaga khilafah menjadi sistem kerajaan yang otoriter. Para khalifah Bani Umayyah berusaha mengatasai gejolak-gejolak politik secara dingin dan kejam. Pada tingkat tertentu mereka berhasil. Tapi, dengan semakin meluasnya wilayah Islam, Dinasti Umayyah tak lagi mampu mengontrol kekuasaannya. Hingga akhirnya, sistem kekhilafahan pecah menjadi dua : Dinasti Abbasiyyah di Baghdad dan Dinasti Umayyah di Andalusia.

    pernahkah brother bertanya-tanya mengapa hal-hal diatas bisa terjadi?
    teringat akan kata2 Soekarno: bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarah. memang sejarah kelam masa2 penyimpangan tersebut seharusnya menjadi bahan pelajaran kepada kita di kemudian hari supaya tidak terulang. dan hal tersebut seharusnya meyakinkan kita bahwa meskipun khalifahnya dibunuh, sistem khilafahnya tetap ada. proses baiat pengangkatan khalifah berikutnya segera dilangsungkan. itulah urgensinya seorang pemimpin.
    sistem khilafah bukanlah sistem yang tidak mungkin diwujudkan, dia tidak utopis. sewaktu Jerman terpecah menjadi dua, tidak akan ada yang menyangka akan bersatu, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil.
    khilafah akan tetap berdiri, menghapus sekat-sekat yang bernama nasionalisme, membebaskan kaum muslimin dari berbagai penjajahan (penjajahan ekonomi, politik, sosial, pemikiran liberal, dll).
    tak ada keraguan tentangnya.

    salam

    muhammad alphard

  14. syauqi says:

    oke.. ana komen sini ya kk.. sesuai alur paragraf..

    1. menanggapi pertanyaan2 yg meragukan bahwa formalisasi syari’at Islam akan memastikan nilai2 keislaman..

    menurut ana pertanyaan itu sudah salah.. dari awal sudah dipisahkan antara formalisasi dan nilai.. punten sebelum ana lanjutkan, supaya kk aisar mengerti pemahaman ana, ana perlu jelaskan bahwa ana seorang hegelian.. ana sama sekali tidak sepakat dengan pengkategorian Immanuel Kant antara fenomena dan noumena.. perbuatan dan nilai..

    bagi ana, semuanya satu keterkaitan.. segala hal yg ada didunia ini adalah pengetahuan dialektis.. nilai itu sendiri merupakan bagian dari dialetika..

    sehingga pertanyaan2 tersebut sudah tidak logis menurut ana yg penganut hegelian..

    2. menanggapi paragraf pertama di bagian “Rasulullah dan Islam Periode Madinah”..

    ana tidak sepakat kalo ajaran Islam relatif terhadap perubahan zaman kalo ksimpulan ini cuma didapat dari premis :

    “Ajaran-ajaran Islam yang dipraktekkan kala itu juga tidak lepas dari kolaborasi atau kerjasama unsur-unsur tersebut, yakni dipengaruhi oleh dan situasi dan kondisi dimana Rasul hidup”

    ajaran Islam mau tidak mau harus berkolaborasi dengan dengan unsur2 masyarakat, kalo ingin diterapkan.. ya iyalah, ngapain ada ajaran yang ga ada kaitannya ama kehidupan masyarakat.. ngajarin apaan kalo kayak gitu??

    cuman apakah jika unsur2nya berubah.. maka ajarannya berubah?? disini ada premis yang loncat.. apa itu perubahan?? seperti apa onthologi dan epistemologi perubahan masyarakat?? sehingga ketika terjadi si ‘perubahan’ itu ajaran yang harus diterapkan jadi harus berubah juga??

    apakah tidak bisa ajaran yg diterapkan unsur2 dalam masyarakat yang sezaman dengan rasulullah diterapkan juga dengan masyarakat Indonesia??

    emang ajarannya berada pada konteks apa dalam masyarakat?? dan apakah semua konteks dalam masyarakat berubah??

    kalo pertanyaan2 ini tidak dijawab terlebih dahulu.. maka kesimpulan2 dalam paragraf2 berikutnya hanyalah premis2 yg sesat..

    segitu dulu kk..

  15. ahmad says:

    ISLAM itu rahmatan lil’alamin
    karena memiliki aturan/hukum yang luas dan mencakup seluruh bidang……….
    jika ada yg tidak percaya islam punya sistem hukum ketatanegaraan…..lalu apa yg akan kita katakan jika islam itu agama yg rahmatan lil’alamin ?

    jika percaya ISLAM memiliki hukum dan aturan kenegaraan….mengapa pilih yg lain yg jelas2 buatan manusia……..mengapa tdk memilih hukum dari Allah ?

    mari merenung……bertanya……dan milihat diri ini.
    apakah pendapat kita sudah berdasarkan pada pemikiran yang mendalam berdasarkan Al Quran dan As Sunnah ataukah sekdar perasaan belaka ??

  16. Buku “BHINNEKA CATUR SILA TUNGGAL IKA”
    tersedia ditoko buku KALAM
    Jl. Raya Utan Kayu 68-H, Jakarta 13120
    Telp. 62-21-8573388

  17. Buku panduan terhadap kitab-kitab suci agama-agama berjudul:

    “BHINNEKA CATUR SILA TUNGGAL IKA”
    Penulis: Soegana Gandakoesoema

    Tersedia ditoko buku K A L A M
    Jl. Raya Utan Kayu 68-H, Jakarta 13120
    Telp. 62-21-8573388

  18. back says:

    jadilah penganut agama yang benar, kalo kalian muslim jadilah muslim yang benar, tetap yakin bahwa hukum Allah itu sempurna untuk urusan ibadah, muamalah atau sekalipun negara.

    Tujuan syari’at islam bukan untuk membangun negara islam, tapi untuk menyebar tauhidullah, menyebar rahmat, kalaupun nanti hukum islam dipakai sebagai hukum negara, itu sebagai hadiah dan nikmat dari ALLAH, bukan hal yang “dipaksa” untuk terwujud!

    Rasulullah juga ga nerima tawaran kaum kafir khan waktu ditawarin kekuasaan?karena islam itu rahmat! penuh dengan kedamaian, tidak otoriter. Kalau mau lihat islam yang sebenarnya, jangan hanya melihat dari muslim zaman sekarang! Tapi lihatlah muslim zaman dulu, zaman rasul, zamam sahabat,zaman tabi’in.

    Kapan surat almaidah:3 turun? Pas zaman rasul khan? Jadi islam yang diridhoi juga islam zaman rasul kahn? Bukan islam yang merupakan hasil pemikiran manusia zaman sekarang, yang sok pintar, apa merasa lebih jago ya dari ALLAH sampai bikin aturan sendiri? Hati-hati jika berkata…

    Islam pada asalnya bukanlah agama radikal dan pada akhirnya juga tidak radikal, asal mau belajar. Belajarlah…!Berilmu sebelum berucap…

    Qt mhargai agama lain,untuk kalian agama kalian dan untuk kami agama kami. itu islam!Gak akan mengusik jika gak diusik!

    Bwt smua pihak: Saya bukan nasionalis, bukan sekuler, bukan juga liberal, tapi saya muslim! silahkan kalian mengamalkan agama kalian, dan biarkan kami mengamalkan agama kami. Dalam ajaran kami (islam) tidak ada paksaan thd agama lain. Kami menghargai kalian, selama kalian menghargai kami…

    Dalam perkara dunia, bisa saja qt bekerja sama agar negara itu tidak hancur, tapi untuk masalah agama hendaklah masing-masing pihak beramal dengan apa yang ia yakini, TANPA DIPAKSA DAN MEMAKSA!

  19. huck says:

    gue setuju
    kt ini indonesia
    dengan demokrasi pancasila
    negara kita sudah sejak lama menjunjung tinggi agama kt yg beraneka ragam

    jd menurut ku
    sbg umat beragama
    jangan la kt saling menghancurkan satu sama lain
    atas dasar agama utk mendapatkan kekuasaan tertinggi d negara
    kita ini

    memang mayoritas agma d negara kt islam
    tetapi tetap junjung toleransi umat beragama

    jangan kt mau d pech belah oleh org yang g bertanggung jwb
    yang ingin mengambil keuntugan

    tetap junjung demokrasi pancasila
    warisan dari
    pendahulu kita

  20. inokisakura says:

    kk..terimakasih,karena informasinya aku jadi tau

  21. PANCA SILA menurut persepsi agama-agama
    Miliki dan Baca Bukunya
    Bhinneka Catur Sila Tunggal.Ika
    Terdapat di
    Perumahan Puri BSI Permai Blok A3
    Jl. Samudera Jaya
    Kelurahan Rangakapan Jaya
    Kecamatan Pancoran Mas
    Depok 16435
    Telp. 02177884755
    HP. 085881409050

  22. What’s up, I read your blog regularly. Your humoristic style is witty, keep it up!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: